Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mencari Formula Untuk Menyelesaikan Kekerasan di Sekolah

Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami oleh guru yang dilakukan oleh siswa didik dan orang tua siswa. Kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan adalah Nur Kalim (guru honorer di SMP PGRI Wringinanom Kab. Gresik).

Kasus ini berawal ketika Sang Guru menegur yang bersangkutan karena merokok di kelas. Pelaku tidak terima ditegur oleh Sang Guru, akhirnya ia menantang gurunya tersebut ala-ala preman.

Kejadian ini divideokan oleh temanya dan tersebar di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Sang Guru yang kena bully siswanya tersebut cukup sabar menahan emosi dan tidak membalas dengan kekerasan kepada Si Pelaku.

Setelah video ini viral di sosial media dan TV, pihak yang berwajib pun melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada siswa pelaku pem-bullyan. Singkat cerita pelaku tertangkap, akhirnya dipertemukan dengan Nur Kalim (Sang Guru) yang begitu sabar.
Ilustrasi
Setelah pelaku mengakui kesalahannya, Sang Guru pun luluh hatinya sehingga Ia dapat memaafkan anak didiknya tersebut. Sang Guru pun tetap optimis untuk terus mengajar walaupun imbalan yang diterimanya Rp. 450.000,- per bulan.

Nilai uang tersebut sangatlah jauh dari cukup, UMP (Upah Minimum Provinsi) saja di Jakarta tahun 2019 ini sebesar Rp. 3,9 juta. Sedangkan UMK (Upah Minimum Kota) di Jawa Timur (khususnya di Surabaya, Gresik, Malang dan Pasuruan sebesar Rp. 3,8 juta.

Sebelumnya Nur Kalim mendapatkan tawaran untuk melaksanakan Umrah yang dibiayai oleh salah satu perusahaan. Begitu juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berencana akan memberikan uang kepada Sang Guru, semoga membawa berkah ya Pak Guru!.

Salut buat Pak Nur Kalim, berjuang untuk mencari nafkah dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan harus berhadapan dengan perlaku siswa yang tidak terpuji.

Selain kasus Pak Nur Kalim, kasus kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini di SMP 2 Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pendidikan kembali tercoreng akibat ulah 5 oknum siswa SMP beserta orang tua siswa berani menganiaya seorang Satpam yang merangkap jabatan sebagai Cleaning Service di lingkungan sekolah.

Satpam tersebut bernama Faisal (38 tahun), awal mula kejadian saat ia memungut sampah yang ada di halaman sekolah dekat dengan siswa pelaku kekerasan. Siswa tersebut mengolok-olok Faisal dengan kata-kata kotor (nama binatang).

Faisal tersinggung dan marah sehingga menampar salah satu dari kelima siswa yang mengolok-oloknya tersebut. Salah satu siswa tersebut akhirnya melaporkan perihal penamparan kepada orang tuanya. Orang tuanya (Rasul, 48 tahun) tidak terima dengan perlakuan tersebut.

Rasul mengajak anaknya (Iqra, 12 tahun) beserta tiga orang temannya yaitu Reza (12 tahun), Dani (12 tahun), dan Kaswandi (12 tahun) untuk menganiaya Faisal sebagai balas dendam atas penamparan sebelumnya kepada Iqra.

Keempat siswa tersebut mendatangi Faisal dengan membawa sapu bergagang besi. Mereka mengeroyok Faisal sehingga bagian kepalanya terluka akibat gagang sapu. Tidak terima dengan perlakuan keempat siswa beserta orang tuanya, Faisal melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.

Kasus kedua kekerasan di lingkungan pendidikan ini telah ditangani oleh Pihak Kepolisian beserta pihak sekolah itu sendiri. Setelah melihat kasus ini kita sangat prihatin, perlu penanganan khusus agar masalah seperti ini kedepannya tidak terulang lagi. Dunia pendidikan betul-betul menjadi rumah pendidikan, tempat untuk membangun jiwa dan raga anak bangsa menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga, nusa, dan bangsa.

Tidak ada unsur politik, kekerasan, dan paksaan sehingga pendidik maupun peserta didik dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Untuk menjawab permasalahan selama seperti di atas perlu mengkaji lebih dalam Tri Sentra Pendidikan itu sendiri (Lingkungan Keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Lingkungan Masyarakat).

Untuk menjawab permasalahan di atas kita harus kembali kepada dasar hukum yang menjadi landasan antara siswa (Undang-undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Profesi Guru sebagai dasar kekuatan hukum yang menjamin kedua belah pihak.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1


Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pandidik, atau tenaga pendidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di sisi lain Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 14

Hak guru dalam menjalankan profesinya adalah:
  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan mamanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Suatu hal menarik yang perlu dipertegas dan perjelas mengenai hukum yang menjamin keamanan guru saat berada di lingkungan sekolah. Saat mengajar guru dihadapkan dengan peserta didik di beberapa kasus bertindak sangat tidak terpuji dan membahayakan keselamatan guru.

Di satu sisi peserta didik (siswa) memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan alasan kuat untuk berhadapan dengan tindakan guru yang tegas dan dianggap melanggar HAM (Hak Azazi Manusia). Guru yang melakukan tindakan tersebut dan dinyatakan bersalah, bisa berhadapan dengan pasal perlindungan anak. Sanksinya bisa berupa denda atau kurungan.
Ilustrasi Rating
Untuk menjembatani dan menciptakan keadilan kepada kedua pihak (guru & siswa) perlu adanya regulasi tambahan baik di tingkat sekolah, Kota/Kabupaten, atau propinsi yang sesuai dengan karakteristik dunia pendidikan di lingkungan tersebut.

Tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu lingkungan pendidikan mulai dari faktor mindset, ekonomi, religi, sosial dan budaya masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

Untuk membuat regulasi yang dapat melindungi guru dan siswa harus dimulai dari lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah:

A. Perjanjian / Kontrak Pendidikan

Perjanjian ini merupakan aturan yang mengatur dengan tegas mana hak dan kewajiban sebagai siswa dan guru saat pertama kali siswa akan mendaftar di sekolah tersebut.

Perjanjian ini sebagai dasar hukum internal antara sekolah dan siswa saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Orang tua dan siswa harus tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya sekolah / guru pun menjunjung tinggi dan melaksanakan aturan tersebut.

Pelanggaran terhadap perjanjian ini mengikat kepada kedua belah pihak baik sekolah / guru maupun orang tua / siswa.

B. Perjanjian Sekolah dengan Penegak Hukum

Penting sekali sekolah melakukan kerjasama dengan Pihak Aparat Penegak Hukum (Polisi). Hal ini berguna untuk menjamin keadilan dan perlindungan jika suatu saat ada kasus yang membahayakan keselamatan pendidik dan peserta didik.

Kerjasama ini memudahkan akses pelaporan dan penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah, mulai dari narkoba, pelecehan seksual, kekerasan terhadap guru/siswa atau kasus lainnya.

Sekolah / guru atau siswa dapat mengadukan permasalahannya kepada pihak Kepolisian berdasarkan “Perjanjian Kontrak Pendidikan” yang telah dilanggar oleh salah satu pihak jika masalah ini tidak terpecahkan di lingkungan sekolah.

Pihak Kepolisian dapat menyelesaikan masalah ini baik secara kekeluargaan maupun tindakan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

C. Sanksi Yang Mendidik dan Membuat Jera

Sanksi yang mendidik, mungkin selama ini sudah dilakukan oleh sebagian sekolah. Salah satunya adalah siswa diberikan tugas tambahan atau mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah) tertentu atau dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan.

Guru yang melanggar di rotasi ke sekolah lain agar lebih baik dengan lingkungan dan kebudayaan baru. Sanksi yang berat terkait dengan kode etik diantaranya yaitu di keluarkan dari sekolah atau keluarkan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kasus yang berhubungan dengan kriminal, siswa atau guru didenda atau dipenjara.

Pertanyaannya sanksi apa atau apresiasi apa yang dapat kita berikan kepada pelanggar atau penegak dunia pendidikan selain yang kita biasa lihat dan saksikan saat ini? Harapan besarnya adalah lebih efektif, mendidik, dan menciptakan efek jera (untuk pelaku), menciptakan apresiasi bagi yang berlaku menegakan keadial di sekolah.

Sanksi seperti di atas dapat terus dilakukan sesuai dengan kasus yang dialami oleh siswa atau guru. Namun ada penilaian khusus “Rapot / rating” atas tindakan terpuji /tidak terpuji dari siswa atau guru selama melakukan aktifitas di lingkunan sekolah.

Seperti kita saat menginstal aplikasi di Ponsel atau belanja online di marketplace kita akan mendapatkan review berupa bintang dan deskripsinya. Semakin tinggi bintangnya (lima bintang – skala 5) hal ini menunjukan bahwa produk, jasa, atau aplikasi tersebut memiliki kualitas baik.

Hal sebaliknya jika bintannya rendah (satu bintang), kondisi seperti ini menunjukan bahwa produk, jasa, atau aplikasi tersebut memiliki kualitas yang kurang baik, atau pelanggan / konsumen merasa tidak puas.

Hal kualitatif ini pun sebetulnya dapat diaplikasikan di sistem pendidikan kita. Setiap siswa atau tenaga pendidik mendapatkan rating (bintang) penilaian sesuai dengan lembaganya masing-masing. Penilaian ini melekat pada ID (identitas) orang tersebut.

Rating (penilaian) ini memang bersifat tertutup, hanya lembaga tertentu saja yang dapat melihat dan mengakses datanya, seperti:

  1. Sekolah: siswa, pengajar, dan staf sekolah dapat melihat rating masing-masing.
  2. Universitas: mahasiswa, dosen, dan staf universitas itu sendiri.
  3. Dinas Pendidikan Dasar & Tinggi: dapat mengakses & melihat rating tersebut.
  4. Pihak-pihak lain dapat mengaksesnya melalui surat keterangan dari sekolah sampai lembaga pendidikan itu sendiri, bentuknya seperti CV (Curriculum Vitae). Data ini sebagai pendukung untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan organisasi tersebut.
Siapakah yang membuat rating ini? Tentunya berdasarkan survey yang dilakukan oleh minimal 3 partisipan, yaitu: guru itu sendiri, siswa, dan staf di lingkungan sekolah atau universitas.

Penilaian dapat dilakukan bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan kondisi yang tepat. Alat yang digunakan yaitu adanya database berbasis sistem yang dapat di akses oleh siswa, guru, dan staf yang bersangkutan.

Sistem atau aplikasi ini melekat pada lembaga tersebut dan menjadi database setiap level masing-masing pendidikan. Mulai dari level SD sampai perguruan tinggi. Rating-nya dapat dicantumkan setiap tahun, setiap kelas / tingkat. Namun ada rangkuman keseluruhan dari rating tersebut sebagai gambaran keseluruhan performance / kinerja orang yang bersangkutan.

Apa saja yang dijadikan alat ukur penilaian tersebut? Minimal berhubungan dengan tiga parameter:
  1. Ahlak, berhubungan dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial.
  2. Kecerdasan Kognitif, berhubungan dengan mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan level pendidikan masing-masing.
  3. Entrepreneurship, memiliki ide/inisiatif yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.
Melalui rating ini orang tersebut dapat mengevaluasi kinterjanya, begitu juga dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dengan siswa / guru tersebut dapat memberikan / menetapkan parameter yang sesuai dengan kebutuhannya.

Secara pribadi rating ini dapat menjadi rapot untuk melakukan perbaikan, dan mempertahankannya jika sudah memiliki nilai yang baik sesuai dengan levelnya. Rating ini melekat sebagai database individu. Rating yang sudah dilewati tidak dapat diperbaiki, akan tetapi rating pada kelas atau level berikutnya dapat diperbaikinya. Rating ini berjalan terus selama berada di sekolah atau universitas tersebut.

Mereka yang memiliki rating 5 berturut-turut setiap level pendidikan otomatis dianggap memiliki kualitas pribadi yang baik. Sedangkan mereka yang memiliki rating rendah, hal ini menunjukan ada hal yang masih perlu di tingkatkan atau pernah melakukan kasus tertentu yang merugikan dirinya maupun orang lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa rating ini pun sangat sensitif dan rentan untuk dipolitisasi. Tidak menutup kemungkinan ada oknum tertentu untuk mengarahkan siswa, guru, ataupun staf lainnya untuk memberikan voting atas nama tertentu.

Alternatif untuk meminimalisir hal ini yaitu sistem penilaian siswa, guru, dan staf lainnya dilakukan secara rahasia. Penilaian ini dibuka untuk mereka yang berada di lingkungan sekolah atau universitas itu sendiri. Hanya admin atau operator yang dapat melihat siapa saja yang melakukan voting, siswa, guru, dosen, dan staf lainnya tidak dapat melihat atau setting rating tersebut.

Alternatif sanksi di atas merupakan salah satu dari ribuan ide/gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan kita. Namun apabila kita meninjau jauh kebelakan, tidak akan ada kasus ini jika lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berjalan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahawa ini merupakan akibat, sebaik-baiknya solusi adalah membongkar akar permasalahannya sampai titik terbawah. Saatnya kita evaluasi dulu mulai dari keluarga kita, kondisi sekolah kita, dan lingkungan sekitar kita, apakah kondisinya sudah berjalan sesuai dengan aturan / norma yang berlaku.

Perbaiki dari dalam, mulai dari hal-hal kecil, dan dilakukan saat ini (tidak menunda-nunda). Semoga dunia pendidikan kita menjadi lebih baik lagi.

Post a Comment for "Mencari Formula Untuk Menyelesaikan Kekerasan di Sekolah"

Berlangganan